Abu Yus : Tanggapi Gagasan Mendes dan PDT Soal Model Problem Solving

Aceh Timur, Rabu (01/07/2020)
Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Aceh Timur sangat mendukung gagasan cemerlang yang disampaikan Menteri Desa dan PDT RI,  Abdul Halim Iskandar yang akrap disapa Gus Menteri  dalam menerapkan problem solving dalam menyelesaikan masalah kecil di tingkat Desa.

Dukungan dan tanggapan  terhadap gagasan Menteri Desa dan PDT disampaikan oleh Yusmiadi,SE, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar(TA.PSD) P3MD Aceh Timur kepada media ini Rabu 01/07.

Menurut Yusmiadi panggilan akrab Abuyus mengatakan " Model Problem Solving bisa diadopsi dari Provinsi Aceh yang sudah lama menerapkan nya dan ini bisa di berlakukan   secara nasional dengan membuat aturan baik Undang-undang atau dalam bentuk regulasi lain nya, aturan tersebut bisa contoh melalui Qanun Aceh  Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Pergub Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan penyelesaian sengketa/perselisihan Adat dan Istiadat, terang Abu Yus

Ada 18 kasus pidana ringan yang punya wewwnang diselesaikan di tingkat Desa oleh Majelis Peradilan Adat Gampong(MPAG) yang terdiri dari unsur Keuchik, Tuha Peut Gampong(TPG) dan tokoh masyarakat, jelas Abu Yus

"Penyelesaian sengketa dengan pendekatan adat istiadat dan kearifan lokal,"punkas Abu Yus.

Sebagaimana disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa pentingnya model problem solving khas desa dalam penyelesaian kasus pidana ringan

Menurutnya, Gus Menteri " jika masalah yang terjadi di desa tidak terlalu berat atau besar cukup diselesaikan di desa, sehingga hukum tidak selalu menjadi rujukan.

Gus Menteri,  mencontohkan problem solving yang ada di desa yang kemudian bisa diselesaikan di desa tanpa harus ke jalur hukum.

“Saya ingat betul ketika saya masih kecil. Misalnya ada maling ayam atau pencuri ayam, tidak serta merta kemudian diurus ke polsek atau ke polres dimasukkan sel, selnya polos enggak. Cukup diselesaikan di desa dengan sanksi-sanksi sosial,” tuturnya

“Dan biasanya diputuskan oleh Kepala Desa karena memang memiliki kharisma dan kemampuan  serta kewibawaan,  sehingga keputusannya diterima oleh seluruh masyarakat. 

"Inilah yang saya sebut dengan model problem solving khas desa” sambungnya.

Gus Menteri meyakini, dibalik keriweuhan negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan, desa memiliki solusi permasalahan tersendiri yang khas. Sebisa mungkin, desa menyelesaikan permasalahan-permasalahan warga desanya melalui adat dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Oleh karena itu, Gus Menteri berharap agar  kongres kebudayaan desa 2020 ini mampu berkontribusi dari sisi pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik dan inovatif yang hari ini dijalankan oleh masyarakat desa.

“Mudah-mudahan kongres ini menjadi momentum yang sangat berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa-masa yang datang.” Pungkas Gus Menteri yang sekaligus membuka Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang diselenggarakan oleh Sanggar Inovasi Desa pada Rabu 27/06.(Masri)

Post a Comment

Previous Post Next Post