15 Tahun MoU Helsinki Perdamaian Aceh Masih Rapuh...?

Penulis : Masri, Mantan Aktivis
Tanpa terasa Perdamaian Aceh sudah berjalan selama 15 tahun sejak penanda tanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara RI-GAM 15 Agustus 2005 yang dimediator oleh Marty Ahtisary. Sebuah momen sejarah bagi masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia mengakhiri sebuah konflik bersenjata yang berlangsung selama 30 tahun.

MoU Helsinki lahir sejumlah rosolusi sebagai konsensus berdamai, yang bisa diterima kedua belah pihak, dimana rosolusi tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak, sebagai konsekwensi logis tawar- menawar dalam perundingan oleh  masing-masing delegasi Pemerintah RI dan GAM.

Ada sejumlah klausul kesepakatan yang tercantum dalam MoU Helsinki dan kemudian klausul ini dituangkan dalam Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. sebagai legal standing sesuai konstitusi NKRI supaya dapat di implimentasikan hasil kesepakatan tersebut.

Aceh mendapatkan wewenang yang sangat besar " Lex specialist " untuk mengelola pemerintahan sendiri (Self Goverment), hanya 6 kewenangan yang masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. selain nya merupakan kewenangan Pemerintah Aceh. Disisi  Aceh juga mendapatkan kucuran dana otsus dari hasil perimbangan keuangan, setiap tahun,  Aceh mendapatkan 2 persen  dari alokosi umum APBN sejak tahun 2008 sampai tahun 2028.

Dalam rentan 15 tahun pasca MoU Helsinki, Aceh dengan kewenangan besar yang dimiliki dan puluhan triliun dana yang sudah terkucurkan, sejauh mana perubahan dan kemajuan Aceh dibandingkan pra MoU Helsinki. Namun sayang belum ada satu lembaga  pun yang melakukan surve tingkat kepuasan  terhadap kinerja dan kepercayaan publik baik terhadap Pemerintah Pusat dan daerah dalam hal progres implimentasi MoU dan UUPA serta variabel keberhasilan Pembangunan infrastruktur, rehabilitasi sosial, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, terciptanya lapangan kerja, indeks kesehatan masyarakat, indeks pendidikan, pelayan publik dan sektor lain nya.

Kucuran dana otsus yang cukup besar dan kewenangan Aceh yang dimiliki saat ini, apakah akan menjamin kelangsungan perdamaian Aceh..? bila dilihat dari kondisi riil sosial, ekonomi, dan keamanan. 

Muncul nya kelompok gerakan bersenjata di Aceh beberapa tempat seperti kelompok Din Minimi,cs  beberapa tahun yang lalu yang menuntut keadilan akibat terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi, kemudian muncul nya gerakan bersenjata yang menamakan diri ASNLF(Aceh Sumatra Nasional Liberation Front), kelompok Mujahidin dan TAM(Tentra Aceh Merdeka), meskipun pimpinan nya sudah dapat dilumpuhkan oleh aparat keamanan, tidak tertutup kemungkin pengikut nya masih ada, atau bisa lahir gerakan-gerakan lain nya dengan pimpinan dan misi yang berbeda.

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi sumbu bom waktu terhadap gejolak sosial, dan kriminalitas. sempit nya lapangan kerja dan meningkatnya pengangguran berdampak langsung terhadap kamtibmas dan bisa muncul potensi konflik baru di Aceh.

Frame opini di media sosial, menyoroti kegagalan Pemerintahan Aceh dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat serta sikap pesimisme terhadap keseriusan Pemerintah Pusat dalam mengimplimentasi seluruh butir-butir MoU Helsinki menjadi dalih degradasi kepercayaan terhadap Pemerintah Pusat.

Asumsi sebagian masyarakat Aceh, bahwa Pemerintah Pusat tidak serius dalam mengimplimentasikan butir-butir MoU, terutama dalam beberapa masalah, seperti status Bendera Bintang Bulan yang ditolak oleh Pemerintah Pusat, Akibat mandeg nya persoalan bendera telah memicu terhadap krisis kepercayaan publik terhadap Pemerintah Aceh, Wali Nanggroe dan mantan Petinggi-petinggi GAM.dan juga kepada Pemerintah Pusat.

Sementara Pemerintah Pusat mengklaim sebagian besar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat terhadap MoU  telah diselesaikan nya, baik dalam bentuk Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), Perpres, maupun Peraturan Pemerintah. hanya saja menyangkut persoalan bendera yang belum disetujui karena bertentangan dengan PP Nomor 77 tahun 2017 tentang Bendera dan Lambang Daerah serta beberapa kewenangan lain nya.

Post a comment

0 Comments