Bendera Bintang Bulan, Jelang Refleksi 15 Tahun MoU Helsinki.

Bendera Bintang Bulan, Jelang Refleksi 15 Tahun MoU Helsinki.
Ditulis oleh : Masri, Mantan aktivis Perjuangan sipil Aceh.

Issu Bendera Bintang Bulan(BBB) akan naik secara resmi di Aceh pada tanggal 15 agustus 2020 bertepatan peringatan 15 Tahun MoU Helsinki antara RI -GAM, benarkah..? atau hanya sekedar hembusan angin yang sengaja di hembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau untuk memperkeruh suasana perdamaian Aceh yang telah terajut dengan baik atau hanya sebagai angin surga untuk menyenangkan dan menenangkan hati masyarakat Aceh bil khusus mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka.

Bendera Bintang Bulan menjadi topik bahasan seksi bagi masyarakat Aceh, terutama yang mengidam-ngidamkan BBB bisa berkibar di negeri serambi Mekkah, yang sampai saat ini belum ada kejelasan status hukum yang pasti menyangkut legalitas, meskipun Pemerintah Aceh dan DPRA telah mensahkan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang  Aceh dalam Sidang Paripurna DPR Aceh.

Namun Pemerintah Pusat menolak qanun tersebut karena dianggap bertentangan dengan PP Nomor 77 tahun 2007 tentang Bendera dan Lambang Daerah , serta Pemerintah Pusat menganjurkan adanya sedikit perubahan subtansi BBB agar tidak indentik dengan simbol bendera separatis GAM. alhasil beberapa pertemuan (round table) gagal terwujud kesepakatan, dimana pihak delegasi Pemerintah Aceh, Wali Nanggroe, KPA dan tokoh senior GAM menolak mengubah nomenklatur BBB, sehingga sampai saat ini diputuskan untuk Colling Down terkait pembahasan status legalitas BBB.

Sementara dikalangan masyarakat Aceh sendiri terjadi kontroversi, ada yang mendukung saran Pemerintah Pusat, ada yang menolak untuk mengubahnya, tapi tetap memperhankan keutuhan subtansi BBB dengan warna tanah merah, garis hitam putih ditengah gambar Bintang dan Bulan dan sebagian lagi mengusulkan Bendera Alam Peudeung sebagai pilihan alternatif yaitu bendera masa kerajaan Iskandar Muda.

Tentu ketiga perbedaan pendapat ini masing-masing punya alasan yang kuat dengan berbagai argumen dan referensi berdasarkan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda(both cover side) 

1. Pertahankan Bendera Bintang Bulan.

Bagi mantan kombatan dan pejuang Gerakan Aceh Merdeka bersikukuh mempertahankan keaslian BBB, dan menolak untuk melakukan perubahan gambar BBB, dengan alasan bahwa dalam butir-butir  MoU Helsinki, kemudian tertuang dalam UU no 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, bahwa Aceh berhak menentukan bendera daerah, sebagai bentuk konsensus berjabat tangan akhiri konflik bersenjata antara TNI/Polri dengan GAM yang telah berlangsung selama 30 tahun.

Bendera Bintang Bulan merupakan harkat dan martabat rakyat Aceh, sebagai simbol perjuangan dan simbul bendera Neugara Aceh Sumatra Merdeka yang dinaikkan pertama kali di gunung Halimon Pidie tahun 1976 oleh deklarator Aceh Merdeka Alm DR.Teungku Hasan Ben  Muhammad di Tiro.

2. Usulan Perubahan BBB

Pihak Pemerintah Pusat menolak menerima Bendera Bintang Bulan sebagai bendera daerah Aceh, karena bendera BB identik dengan simbol bendera separatis dan bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI), dimana bendera tersebut dinilai  bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.

Pemerintah Pusat akan mengakomodir dan mengakui Bendera BBB dengan syarat harus di lakukan perubahan sedikit terhadap subtansi BBB, atau mengusulkan bentuk bendera lain nya yang tidak menyerupai bendera GAM.

3. Usulan Bendera Alam Peudeung.

Disela-sela  dead lock nya pembahasan masalah bendera Bintang Bulan, tidak ada titik temu bahwa disatu sisi para mantan pejuang  GAM tetap bersikeras mempertahankan keutuhan Bendera BB,  sementara Pemerintah Pusat pun tetap tidak bergeming atau bersikeras menolak usulan BBB kecuali harus di ubah materi bendera BB, dalam proses kontroversi tersebut  muncul usulan alternatif, sebagian masyarakat Aceh  mengusulkan bendera Alam Peudeung sebagai jalan tengah.

Bendera Alam Peudeung merupakan bendera Aceh, sebagai simbol kerajaan Acheh Darussalam di bawahan tampuk pimpinan Sultan Iskandar Muda, kejayaan Aceh Darussalam tertores  dengan tinta emas kesultanan Aceh  baik dari segi kesejahtraan, keadilan maupun ruang lingkup kekuasaan meliputi sebagian wilayah Selat  Malaka (Johor, Pahang, malaka, keudah, perak hingga Pattani ), serta sebagian wilayah sumatra.

Makna Bendera BB bagi masyarakat Aceh.

Bendera Bintang Bulan sangat berarti bagi masyarakat Aceh, sebagai simbol sejarah perjuangan masyarakat Aceh dalam melawan Pemerintah NKRI, sebuah perjuangan untuk tujuan mencapai Aceh terbentuk sebuah Negara Merdeka, terbebas dari NKRI, Aceh bisa berdiri sendiri sejajar dengan negara-negara lain yang sudah berdaulat yang diakui international.

Lahirnya Perjuangan rakyat Aceh karena merasa tertindas, dan dikebirikan oleh Pemerintah Pusat, padahal Aceh kaya sumber daya alam, Aceh berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai daerah modal, tapi tidak diperlakukan secara adil.

Di dalam Bendera BB mengadung nilai, marwah dan semangat juang yang tinggi, spirit bendera BB pejuang kobar kan semangat jihad, siap berkorban harta, dan nyawa pada saat itu.

Bendera BB punya nilai sejarah, filosofi, tetesan darah, ribuan nyawa, anak yatim dan janda sebagai sisa konflik.

Ada berpendapat menyarankan  Bendera BB ini jangan menjadi objek politik, bahan komoditas kampanye untuk kekuasaan, sebab akan mencoreng dan merendahkan ruh Bendera Bintang Bulan sebagai simbol perjuangan,dan  simbol sejarah.

Jika Bendera BB tersebut di sahkan menjadi bendera daerah di bawah Bendera Merah Putih, dikhawatirkan marwah dan nilai Bendera BB akan jatuh, generasi Aceh kedepan tidak sanggup menjaga bendera pusaka tersebut dengan sebaik - baik nya. tapi hanya eforia sesaat merasa puas dan merasa berhasil memperjuangkan bendera BB tersebut bisa dinaikkan  secara resmi sesuai dengan qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 dimana di Aceh berlaku dua bendera, satu tiang  Bendera Bintang Bulan , satu nya lagi Bendera Merah putih berdiri sejajar namun harus lebih tinggi bendera merah putih di atas, bendera BB dibawah.

Intinya masyarakat Aceh berharap Pemerintah Pusat menjaga komitmen dan janji nya untuk menyelesaikan semua tanggung jawab yang telah tercantum dalam MoU Helsinki dan UUPA, agar perdamaian abadi di Aceh, jangan sampai Aceh kembali kepada pusara konflik, 

Begitu juga hal nya semua stakholder Aceh, pejabat Pemerintah maupun anggota dewan harus serius dan memacu pembangunan dalam segala lini, agar Aceh bangkit dan berkembang menjadi daerah yang maju , kehidupan ekonomi rakyat sejahtera.

Perdamaian Aceh, sangat mahal dan sebuah anugerah yang harus kita syukuri, jangan sampai ada pihak yang akan mengobok-obok Aceh, menjaga perdamaian tugas kita semua.












Post a comment

0 Comments