Benarkah Dana CSR Perusahaan Ekplorasi Minyak dan Gas Bumi Dikelola oleh Pemerintah Aceh ?


Terdapat lebih kurang 54 Perusahaan di Aceh Timur yang memiliki tanggung jawab perusahaan terhadap sosial atau yang lebih dikenal dengan dana Corperate Social Responbility (CSR), baik perusahaan yang bergerak di bidang Migas(Minyak dan Gas bumi), CPO dan perusahaan pemegang izin Hak Guna Usaha(HGU) dibidang perkebunan kelapa sawit dan karet.

Lalu bagaimana proses pengelolaan dan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat Aceh Timur khusus nya warga yang tinggal dilingkar operasi. hal ini sangat penting mengingat dana CSR selama ini pengelolaan tidak jelas serta belum terlihat dampak manfaat yang signifikan seperti PT.Medco Malaka di Blok A maupun PT. Triangle Pase di Blok Pase. belum lagi dengan sejumlah perusahaan lainnya yang beroperasi di Aceh Timur di sektor non migas.

Aneh nya lagi ada Humas perusahaan HGU di Aceh Timur yang tidak paham tentang dana CSR, saat di tanya bagaimana tanggung jawab perusahanan terhadap kewajiban dana CSR terhadap perlindungan sosial dilingkar operasi perusahaan, mengatakan tidak mengetahui tentang dana CSR, bahkan tidak tau tentang adanya Qanun Aceh Timur yang mengatur tentang CSR.

Bila merujuk  Qanun Aceh Timur nomor 12 tahun 2016 yang mengatur tentang pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial,Lingkungan Perusahaan(TJSLP) terhadap sosial, maka setiap.perusahaan berhak memberikan minimal.2 persen dari hasil lendapatan/produksi perusahaan untuk dialokasikan terhadap program kesejahteraan sosial masyarakat tinggal dilingkar operasi, dana CSR ini sebagai bentuk kompensasi sosial atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan tersebut, naik kerusakan akses jalan akibat mobilitas angkutan, kerusakan lingkungan, pencemaran limbah, polusi udara, maupun kebisingan mesin pabrik.

Namun bila dilihat qanun Aceh Timur no 12 tahun 2016 belum berjalan efektif, bahkan forum CSR Aceh Timur baru terbentuk pada tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Aceh Timur. dimana forum CRS Aceh Timur sebagai bagian implimentasi qanun tersebut belum bekerja efektif atau belum  berfungsi secara maksimal baru sebatas tahapan kordinasi dengan Komisi C DPRK Aceh Timur dua bulan yang lalu.

Kemudian mendapatkan informasi salah satu Humas perusahaan ekplorasi gas di Aceh Timur mengungkapkan bahwa dana CSR untuk perusahaan Minyak dan gas dikelola oleh Pemerintah Provinsi melalui BPMA(Badan Pengelolaan Migas Aceh), yang non migas adalah  dikelola oleh Kabupaten/Kota, selama ini dana CSR kami menyetor ke BPMA kata humas tersebut.

Apakah setelah perusahaan migas ini menyetor dana CSR ke BPMA, lalu BPMA sendiri yang membagikan jatah CSR ke Kabupaten/Kota tempat perusahaan tersebut melakukan ekplorasi.

Namun bila melihat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65  tahun 2016. tentang pedoman pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) tidak mengatur tentang dana CRS untuk perusahaan Migas dikelola oleh Pemerintah Provinsi. lalu apakah  ini bagian dari kebijakan BPMA, perlu dikaji lebih lanjut terhadap informasi ini.

Bila benar bahwa dana CSR bagi perusahaan ekplorasi minyak dan gas bumi dikelola oleh Pemerintah Provinsi, maka disamping sangat merugikan daerah atau masyarakat lingkar operasi, juga bertentangan dengan Pergub nomor 65 tahun 2016. selanjutnya juga tidak diatur dalam Pergub Aceh nomor 15 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.

Informasi ini tentu harus di perjelas dan dipertegas agar tidak kabur atau ada permainan dalam pengelolaan dana CSR, selain itu Forum CRS Aceh Timur dan Pemerintah harus segera melakukan indensifikasi terhadap besaran dana CSR setiap perusahaan yang beroperasi di Aceh Timur, hal ini sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan perusahaan dalan melindungi masyarakat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat lingkar operasi yang mendapatkan dampak langsung terhadap aktivitas perusahaan.

Selanjutnya Pemerintah Aceh Timur bersama DPRK segera melakukan revisi terhadap Qanun Aceh Timur nomor 12 tahun 2016 tentang TJSLP untuk penguatan organisasi, kewenangan serta sanksi yang memadai sesuai undang-undang yang berlaku bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban pihak perusahaan terutama menyangkut dana CSR.

Penulis : Masri, SP ( Pegiat dan Aktivis Sosial berdomisili di Aceh Timur)



Post a Comment

Previous Post Next Post