Aceh Dimata Presiden Joko Widodo

Sejak terpilih sebagai Presiden Ir.Joko Widodo pada Pilpres tahun 2014 sudah 7 kali berkunjung ke Aceh. Kunjungan presidenJokowi ke Aceh telah mengalahkan kunjungan Presiden RI sebelum nya baik Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid(Gusdur), Presiden Megawati dan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono.

Perhatian Presiden Joko Widodo terhadap Aceh tak bisa dipungkiri, walaupun faktanya Presiden Jokowi kalah mutlak di Aceh, sangat jauh selisih suara dengan rivalnya Prabowo Subianto pada Pilpres tahun 2014 dan Pilpres Tahun 2019.

Dalam kunjungan kerja perdana di Aceh pada bulan maret tahun 2015, Presiden Jokowi membawa sejumlah kado program pembangunan untuk Aceh yang masuk dalam Program Strategi Nasional(PSN) dengan anggaran triliunan rupiah yang meliputi rencana pembangunan Waduk Keureutoe di Kabupaten Aceh Utara, Pembangunan Irigasi Sayap Kanan Langkahan - Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, Irigasi Lhok Guci, Bendungan Tiro dan Rukoh serta Proyek perpanjangan pacu lapangan terbang Bandara Sutan Iskandar Muda Aceh Besar, dan proyek jalan tol Banda Aceh -Sigli serta rencana pembangunan tol trans Aceh-Sumut.

Adapaun tujuan Presiden Jokowi adalah  meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh, walaupun dalam proses realisasi belum selesai(masih dalam proses pengerjaan), begitu juga dalam hal bantuan sosial seperti PKH,BPNT, BPJS, KIS, PIS, subsidi listrik dan bantuan modal usaha UMKM, serta anggaran Dana Desa, Presiden Jokowi memperlakukan sama dengan Provinsi lain nya, 

Presiden Jokowi tidak memandang pilih jasih (diskriminasi) terhadap rakyat nya walaupun daerah tersebut kalah suara seperti Provinsi Aceh.

Begitu juga hal nya terhadap beberapa Peraturan Presiden(Perpres) dan Peraturan  Pemerintah(PP) sebagai bentuk implimentasi turunan MoU Helsinki dan UU Pemerintah Aceh yang telah disahkan selama periode Pemerintahan Jokowi, diantara nya  PP Pembagian keuangan 

Sedangkan ada beberapa lagi butir-butir MoU Helsinki yang belum terealisasi Presiden Jokowi meminta waktu bagi Pemerintahnya untuk mengkaji secara konferehensif dan berjanji menjadi PR bagi nya untuk menuntaskan nya, hal itu disampaikan kepada sejumlah mantan petinggi GAM dan Pejabat Aceh saat berkunjung menghadiri kenduri kebangsaan di Bireun awal tahun 2020.

Baca : https://basajan.net/jokowi-minta-waktu-selesaikan-implementasi-mou-helsinki/amp/

Salah satu yang paling krusial butir-butir MoU dan UUPA adalah menyangkut dengan Bendera Bintang Bulan, tarik ulur masalah bendera ini sudah terjadi sejak masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono(SBY) karena terbentur tengan PP nomor 70 tahun 2008 tentang lambang dan bendera daerah.

Sedangkan turunan MoU Helsinki dan UUPA yang menyangkut dengan perekonomian dan pembangunan semua telah direalisasikan. agar dalam meningkatkan pembangunan dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Aceh tidak mengalami kendala atau hambatan. 

Dalam memacu pembangunan di Aceh agar tidak tertinggal dengan daerah lain akibat dampak konflik Aceh dan bencana alam gempa bumi dan tsunami Aceh mendapat anggaran yang sangat besar dalam bentuk dana Otonomi Khusus(Otsus), maka sangat tergantung dari Pemerintah Aceh sendiri memanfaatkan anggaran otsus pululan triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur dan ekonomi dengan sebaik-baik nya.

Kemajuan dan Kesejahteraan masyarakat Aceh sangat penting dalam mengwujudkan stabilitas politik dan keamanan sehingga mampu merawat perdamaian di Aceh dan menyusekses pembangunan.
(M07)

Post a Comment

Previous Post Next Post