Peran Wartawan Dalam Perspektif Pendidik Politik, Berbangsa dan Bernegara

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar(Praktisi Politik Berdomisili di Banda Aceh)

Bila dilihat pertumbuhan mental seseorang, kita dapat mengetahui riwayat hidupnya sejak mereka bayi, kanak-kanak hingga dewasa. Pertumbuhan ini adalah kehidupan yang dimiliki juga oleh kehidupan organisasi, negara, dan rakyat secara keseluruhan.

Berikutnya kita bisa melihat secara jelas, kenapa masyarakat Indonesia sekarang, misalnya kuat, lemah atau  bermental penjajah, kenapa politisi dan pemimpinnya bermental demagog, kenapa rakyat melarat, kenapa pemimpinnya mengecewakan rakyat, kenapa kita tertinggal, kenapa pintar, kenapa berkhianat, kenapa melupakan hak rakyat, kenapa sistem kepemimpinannya otoritarian, kenapa bukan demokratis dan sebagainya.

Sementara pada bangsa dimana masyarakat yang terlebih dahulu terbuka matanya, mereka sudah bisa melakukan rekayasa pembentukan dan pertumbuhan warga negaranya secara mental dan fisik sehingga dimasa ia dewasa akan menjadi apa dalam hidupnya.

Sementara bangsa Indonesia yang dijajah secara fisik dengan senjata puluhan bahkan ratusan tahun oleh bangsa-bangsa eropa dan asia sendiri tentu mempengaruhi mentalitas kebangssaan meski Indonesia kini sebagai bangsa dan negara merdeka. Proses pembentukan bangsa dan negara mulai wilayah dan rakyat bekas jajahan tentu mempengaruhi jiwa dan mentalnya baik dalam sistem kepemimpinan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kualitas pemahaman merdeka bagi pemimpin dan rakyatnya juga masih dalam kualitas kemerdekaan yang dapat menimbulkan hipotesa politik dan sosial yang begitu besar. 

Kenapa? Logikanya sebagaimana ilustrasi berikut.

Dalam perspektif teology bangsa Indonesia dipengaruhi oleh Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Kalau kita melihat asal usul agama tersebut berasal. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, bangsa Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh bangsa Arab, Eropa, Hindia dan China. Untung saja bangsa Jepang belum bisa mengembangkan budaya dan agamanya dimasa menjajah yang waktunya lebih singkat kala itu, jika tidak tentu bangsa Indonesia juga berpengaruh besar dalam teology Shinto agamanya Jepang.

Dalam perspektif Politik negara di semua belahan dunia manapun, agama menjadi alat utama mempengaruhi rakyat secara luas. Maka jika sejarah dunia diwarnai dengan perang fisik atas nama agama sebagaimana masa lalu menjadi sesuatu yang rasional dan pimpinan rakyat sudah seharusnya mewaspadai dengan "toleransi" di semua negara. Karena agama akan memperluas pengaruhnya dalam budaya sehingga menjadi sistem hidup yang turun temurun dan esensinya  berpotensi terdegradasi dari hubungan manusia dengan tuhannya kepada hubungan lintas manusia yang mengatasnamakan tuhannya menurut standar pendidikan, wawasan dan ilmu pengetahuannya.

Faktor pengaruh budaya dan agama ini menjadi landasan yang mendidik anak bangsa sejak mereka lahir hingga menjadi masyarakat Indonesia yang memiliki id card sebagai netizen. Keragaman ini juga menjadi tarik ulur antara kepentingan warga dalam berbangsa dan bernegara sehingga rakyat Indonesia lebih banyak hidup dalam "sentimen" dalam berbagai bidang termasuk dalam politik, apalagi dalam perspektif kekuasaan.

Dalam perspektif merdeka rakyat Indonesia masih berada pada tahapan kualitas merdeka dari ancaman phisik belum pada merdeka psikis baik merdeka dalam politik maupun ekonomi dan terutama jiwa rakyatnya, bahkan sebahagian besar rakyat masih menerima kondisi untuk memaklumi hidup dalam tekanan yang ditandai dengan menerima hak-haknya terdhalimi atas perangkat beraroma negara baik partai politik maupun sistem ekonominya. Hal ini tentu saja terlepas dari kesengajaan maupun ketidaktahuannya.

Lalu, siapa yang mendidik bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupannya?

Apakah para guru atau dosen dengan sekolah dan Perguruan Tinggi yang kita bisa lihat bangunannya menjulang tinggi di sejumlah kota besar dalam negara ini?

Dalam pendidikan standar profesi mungkin saja bisa dilakukan, tetapi dalam pendidikan pendidikan sebagai warga negara, dalam mentalitas politik, dalam kepemimpinan tentu sulit sekali dilakukan, karena mentalitas pengajar sebahagian besar juga sangat terbatas referensi hidupnya  dalam politik dan bernegara, dan jangan lupa mereka terbelenggu dalam ikatan-ikatan kepentingan negara terlepas dari perspektif kepentingan rakyat, sikapnya akan konsisten dengan kepentingan utamanya demi memelihara hidupnya, memelihara izin dan image perguruan tingginya dan pembiayaan serta aktivitasnya dari mata negara.

Kurang yakin? Lihat kasus guru besar dicabut gelar, rektor dipenjara, guru besar di larang memberi kuliah dan beraktivitas dalam civitas akademik kala mereka berhadapan dengan pemerintah atau berhadapan dengan pimpinan perguruan tinggi yang diangkat oleh menteri. Peraturan pemilihan pimpinan perguruan tinggi di era sebelumnya dipilih oleh senat dan suara menteri (pemerintah/kekuasaan) dengan hak suara 35 persen. Sementara era kekuasaan sekarang justru menjadi 100 persen kewenangan menteri (pemerintah).

Lalu, bagaimana mereka ingin berbicara politik dan negara secara normatif? Lalu bagaimana mereka jika ingin bicara tentang sistem keadilan terhadap rakyat?
Dapatkah perguruan tinggi mendidik mentalitas rakyat dalam politik dan mentalitas rakyat sebagai warga negara?
Mari kita berpikir sesuai dengan wawasan kita masing-masing, he..he....

Lalu, dalam perspektif bernegara dan politik, siapakah yang paling dominan mengajarkan rakyat Indonesia?

Pertama, pemerintah dengan sistem birokrasinya. Maka warna politik Indonesia beraroma birokrasi.

Kedua, pimpinan partai politik yang sebahagian besar juga cenderung ke politik birokrasi, karena partai politik sebahagian besar mendewakan dan bertujuan mendapatkan kekuasaan meski hanya sedikit kekuasaan, misalnya ketua partai atau petinggi partai lainnya hanya bertujuan menjadi menteri (pembantu penguasa). Maka partai politik memperebutkan bergabung dengan partai pemenang presiden secara terbuka. Lalu bagaimana mereka ingin mengkritik atau meluruskan harapan rakyat? Mereka akan berpura-pura bicara sindir dan bersikap hanya untuk mencari dukungan rakyat kepada partai dan dirinya. Jika kita kaji dalam kualitas politik, tidak berbeda dengan membohongi rakyat.

Ketiga, Partai Oposisi yang kuantitas dan kualitasnya minim di Indonesia, mereka juga dalam posisi plus serta minus dalam mendidik kader dan rakyat. Karena mereka seringkali hanya mencari celah untuk menyalahkan pemerintah terkadang pada hal-hal yang tidak substantif berkaitan dengan kepentingan rakyat. Karena sudah pasti mengedepankan posisi politik untuk mempengaruhi dukungan warga yang kontra dengan pemerintah.

Keempat, personal politisi atau politisi yang punya kemampuan dalam konsep dan teori politik terutama mereka yang punya kapasitas dan kualitas berpolitik dan menulisnya. Sementara mereka juga dalam jumlah yang sangat terbatas dan tergantung pada mentalitas serta independensi dalam pekerjaan dan pendapatannya.
Lalu, siapakah yang paling berpotensi mendidik rakyat Indonesia dalam politik dan bernegara? 

Jawabnya adalah pimpinan media massa yang memegang etika dan mereka orang-orang yang konsisten dengan profesionalnya, beserta seluruh wartawannya.

Lalu, bagaimana mereka mendidik rakyat? Tentu dengan beritanya yang sebahagian besar memaparkan pemikiran narasumbernya. Jika masyarakat membaca berita dari nara sumber yang baik, cerdas dan normatif maka informasi dan wawasan masyarakat juga normal. Tetapi sebalikinya jika narasumbernya subyektif maka wawasan masyarakat juga bisa dibayangkan.

Sementara pemikiran wartawan hanya mewarnai beberapa persen dari berita dan itupun tidak secara langsung tetapi lebih kepada menghadapkan dengan skenario untuk menghasilkan sikap si nara sumber baik itu benar maupun salah pada posisinya sebagai stakeholders.

Jika pendidikan rakyat dengan sistem begini terus berjalan maka tidak berbeda dengan membiarkan politik dalam filter masing-masing warga masyarakat. Sehingga kita menemukan pemahaman-pemahaman warga masyarakat dalam politik yang tidak berstandar ilmu pengetahuan politik yang sesungguhnya. Masyarakat juga akan cenderung otodidak dalam politik serta jauh dari teori dari konsep dan rumus-rumus politik yang normatif untuk kepentingan rakyat dan negara. Justru politik akan beraroma kampanye politik dan sebatas memperbesar simpati dan dukungan yang bukan karena alasan politik itu sendiri tetapi terbatas pada sentimen. Karena wawasan politik rakyat dipenuhi dengan issu-issu politik sebagaimana media referensinya yang pada akhirnya mereka berbeda pendapat dan saling klaim pembenaran yang menjadi alat perpecahan rakyat.

Karena politik tidak berorientasi pada ilmu politik dan bernegara maka rakyat melihat politik sebatas media mendapatkan posisi pada negara dan tanpa melihat kualitas kepentingannya dan mereka terjerumus dalam kepentingan pemain politik yang sekaligus menjadi tuannya, sementara mereka hanya tereksploitasi untuk tujuan politik politisi bukan tujuan hidup rakyat yang sesungguhnya.

Jika pemimpin negara ini tidak membuat rencana merubah sistem pendidikan warga negaranya, maka dapat dipastikan perubahan masa depan rakyatnya juga akan sulit berubah, meski para pemimpin politik dan bernegara bekerja keras tidak hentinya-hentinya untuk rakyatnya, tetapi hasilnya hanya sebatas memperluas simpati kepada pemimpin dan politisi sehingga rakyat hanya paham sekedar melihat si menang dan sikalah dalam politik, bukan pemikiran dan konsep serta kualitas dan kapasitas pemimpin dan politisi yang paham dan mampu memperjuangkan masa depan rakyatnya.(***)

Post a Comment

Previous Post Next Post