Pilkada Serentak di Aceh Tahun 2022 Tertunda..?

Sesuai kekhususan Aceh, Pilkada serentak di Aceh digelar 5 tahun sekali sebagaimana di atur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, jika merujuk pada UUPA, maka Pilkada serentak di Aceh akan digelar pada tahun 2022, bahkan KIP Aceh sendiri telah menetapkan jadwal hari pungutan suara yang jatuh pada tanggal 22/02/2022.

Jika tidak perubahan, memasuki tahun 2021 sudah mulai tahapan Pilkada, namun dilihat dinamika sampai jelang akhir tahun 2020, belum ada keputusan dari Kementerian dalam Negeri(Kemendagri RI), hal ini berdasarkan surat balasan Kemendagri terhadap surat Gubernur Aceh yang menyatakan masih mempertimbangkan Pilkada serentak di Aceh. 

Dalam surat Mendagri Nomor 270/6321/SJ perihal pelaksanaan Pilkada Aceh, menjelaskan bahwa untuk memberikan jaminan pelaksanaan pilkada yang aman harus sesuai dengan amanah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Maka karena itu dipandang perlu koordinasi lebih lanjut antara pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara terkait kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada Aceh," kata Tito Karnavian 

Pandemi Covid-19 salah pertimbangan Pemerintah Pusat menginzinkan atau tidak Pilkada serentak di Aceh, apalagi berdasarkan Pilkada serentak yang digelar beberapa hari yang lalu di seluruh Indonesia, cukup banyak masyarakat dan petugas penyelenggara Pilkada yang terpapar virus corona.

Deputi I Sistem dan Strategi BNPB Bernardus Wisnu Widjaja mengatakan 280 daerah itu terbagi dalam tiga kategori zona, yaitu merah, oranye, dan kuning. Wisnu mencatat ada banyak perubahan sejak Minggu (6/9).

"Risiko tinggi atau merah dari 45 ke 22 kabupaten/kota. Risiko sedang atau oranye dari 152 ke 176 kabupaten/kota. Risiko rendah atau kuning dari 72 ke 82 kabupaten/kota," kata Wisnu dalam webinar yang digelar KPU, Selasa (15/9)

Selain alasan covid-19 menjadi dasar pertimbangan penundaan Pilkada serentak di Aceh, atau bisa saja ada agenda politis dibalik batu, dengan penundaan Pilkada tahun 2024, maka banyak kepala daerah, Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota yang telah habis masa jabatan menjadi peluang terhadap penunjukan Pejabat Sementara (Pjs) mengisi kekosongan Jabatan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Bila penundaan Pilkada terjadi, maka yang paling dirugikan adalah Partai Aceh(PA) selaku partai penguasa di Aceh yang mengusai 8 kursi Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Aceh, secara ekplisit kekuatan politik Partai Aceh semakin lemah. termasuk Partai politik lain nya yang kader nya menjadi Kepala Daerah yang berakhir jabatan pada tahun 2022.

Jika Mendagri mengulur-ngulur waktu dalam memberikan keputusan,  tidak tertutup kemungkinan Pilkada serentak di Aceh tahun 2022 dipastikan gagal,  apalagi menurut Mendagri terkait Pilkada di Aceh akan berkordinasi dan berkonsultasi dulu dengan Pemetintah, KPU Pusat, Komisi II DPR-RI dan Tim Gugus Tugas Covid-19, dalam proses kordinasi dan konsultasi ini menjadi celah dalam mengulur-ngulur waktu, sementara waktu terus berjalan, apalagi  beberapa hari lagi akan memasuki tahun 2021.

Selanjutnya Kesiapan anggaran, bahwa untuk menggelar Pilkada serentak di Aceh membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, selain kucuran anggaran dari Pusat atau APBN juga setiap daerah Kabupaten/Kota juga harus mengganggarkan dana Pilkada baik untuk kebutuhan logistik,  operasional dan lain nya, untuk penyelenggara Pilkada. meskipun Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan anggaran Pilkada sudah disiapkan pada Post anggaran tak terduga.(***)


Post a Comment

Previous Post Next Post