Pondasi Demokrasi dan Ancaman Kebebasan Berpendapat

Oleh : Muammar,S.H.M.H
Peneliti Research Institute UMM & L’Meuria Center

Seberapa kokoh pondasi demokrasi dan kebebasan publik Indonesia hari ini? Ini adalah pertanyaan kritis, sekaligus menggambarkan kegalauan menyaksikan arus dan perkebangan politik negeri hari-hari ini, yang tidak menggambarkan pada peningkatan kualitas. Secara formal prosedural penyelenggaraan demokrasi dapat digolongkan lancar, damai dan bahkan kian “mapan”. Namun akan tetapi proses dan capaian perubahan tidak sesuai yang diharapkan. 

Demokrasi dan kebebasan publik kita hari-hari ini semakin kabur, dikacaukan oleh  buruknya public etik para elite politik, kegaduhan manuver politik dangkal serta sejumlah keculasan menandai sengketa kuasa yang menyertai hingar bingar demokrasi. Di situlah muncul gejala yang dapat disebut dengan sinyal bahwa demokrasi dan kebebasan Indonesia yang semakin goyah.

Apabila demokrasi di ibaratkan dengan sebuah bangunan, maka pilar penyangganya adalah elite politik, penegak hukum serta nilai  (Hak Azasi Manusia) kebebasan publik. Karena itu kondisi dan kualitas pilar menjadi faktor penentu arah, apakah bangunan demokrasi itu akan kokoh dan kuat atau sebaliknya rentan dan potensial roboh. Dari refleksi atas perjalanan sejauh ini menunjukan bahwa pilar-pilar bangunan demokrasi Indonesia sedang mengalami fase perapuhan serius, atau dengan kata lain masyarakat awam menyebutnya bobroknya demokrasi. 

Reformasi ialah tonggak awal pengakuan demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. System ketatanegaraan dan hukum Indonesia setelah reformasi telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan, ini merupakan capaian besar Negara setelah masa pasca-Orde Baru. Meski reformasi sudah berjalan lebih 22 tahun setelah runtuhnya Orde Baru, namun ternyata hingga saat ini, belum membuahkan perubahan yang cukup signifikan dalam rangka perjuangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia, di antaranya menyangkut kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul serta memperoleh informasi. Yang semakin hari prinsip-prinsip demokrasi dan Kebebsan tersebut kita direngkut oleh Negara dari warga masyarakatnya.

Di era reformasi seharusnya semua rakyat Indonesia berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini juga sudah tertulis dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Karena itu, dijamin oleh deklarasi universal hak asasi manusia PBB, dituliskan dalam pasal 19 dan 20.

Isu kebebasan berserikat merupakan isu fundamental yang rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan karena peristiwa pembatasan kebebasan berserikat pasca reformasi cenderung berulang seperti prareformasi. Negara, melalui aparaturnya, kerap bersikap arogan kepada organisasi masyarakat yang kontra dengan pemerintahan. dengan berbagai alasan, seperti melanggar.

Ketertiban umum atau mengganggu stabilitas keamanan.  Padahal, kebebasan berserikat merupakan sarana penting karena melalui kebebasan tersebut publik dapat mengekspresikan pandangan mereka kepada siapapun, seperti kebijakan negara atau pejabat publik. Kebebasan berserikat mendukung terwujudnya keragaman publik dan salah satu alat yang tepat untuk mencapai perubahan dalam masyarakat dan mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah.

Dalam perspektif Hak Azasi Manusia, hak atas kebebasan berserikat sebagaimana digambarkan oleh Maina Kiai, bukan merupakan hak yang didasarkan atas budaya atau spesifik pada waktu dan tempat tertentu. Sebaliknya, hak atas kebebasan berserikat lahir dari warisan bersama umat manusia yang berakar pada fakta sederhana bahwa setiap peradaban manusia dibangun di atas kerjasama dan kolaborasi. Ini adalah sifat manusia dan kebutuhan manusia bahwa orang-orang datang bersama-sama untuk bersama mengejar kepentingan mereka (Jeremy McBride, 2005). Hal ini semakin relevan bagi demokrasi, bahwa interaksi, partisipasi, dan upaya bersama oleh tiap-tiap warga merupakan sebuah prasyarat untuk mencapai hakikat terpenuhinya suatu pemerintahan yang demokratik.

Kembali ke konteks demokratisasi, idealnya perubahan situasi negara dari otoritarianisme ke demokrasi dapat membuka ruang koreksi sekaligus memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia yang berdampak pada terjaminnya kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, sejumlah kecenderungan penegakan hukum yang memberikan kesan mengendur, gamang, dan berkompromi pada wujud-wujud fundamentalisme yang mengkristal pada sejumlah isu; mulai dari fundamentalisme berbasis keagamaan dan keyakinan hingga fundamentalisme respons negara yang enggan menggunakan alat-alat ukur akuntabilitas. Kedua kecenderungan itu setidaknya telah berhasil membagi masyarakat ke dalam fragmen-fragmen sosial yang kian mengeras dari waktu ke waktu.(***)

Post a Comment

Previous Post Next Post