Sudah Sistem Electronik, Data Kependudukan Aceh Timur Masih Amburadul

Oleh : Masri
(Aktivis Pemerhati Sosial Berdomisili di Aceh Timur)

Kepala Dinas kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Aceh yang baru saja dilantik diharapkan mampu membenahi carut marut data kependudukan di Aceh Timur, data kependudukan merupakan suatu hal yang sangat esensial bagi kepastian status kewarganegaraan serta untuk memdapatkan hak jaminan sosial lain nya dari negara.

Berdasarkan amatan kita cukup banyak persoalan kependudukan yang dialami oleh masyarakat di Aceh Timur baik data anomali perbedaan antara NIK(Nomor Induk Keluarga), Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan KK(Kartu Keluarga), selanjutnya juga banyak terjadi tumpang tindih NIK dengan kabupaten lain nya, seperti yang terjadi di Kecamatan Pante Bidari.

Puluhan masyarakat Desa Sijudo dan Desa Sah Raja, pemekaran Desa Blang Seunong  yang berpindah atau yang telah mengurus KTP Kabupaten Bener Meriah, kemudian telah bergabung kembali ke Kabupaten Aceh Timur atas iniasitif Bupati Aceh Timur. Namun kenyataan nya Dukcapil Aceh Timur tahun 2020 masih mengeluarkan NIK Kabupaten Bener Meriah sementara data di pusat mereka sudah keluar NIK Kabupaten Aceh Timur.

Terjadi nya permasalahan tumpang tindih  data kependudukan bisa berakibat fatal bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang memdapatkan bantuan sosial dari Kementrian Sosial seperti PKH, BPNT Sembako dan bansos lain nya. begitu juga dalam masalah administrasi lain nya yang bisa kehilangan hak mereka untuk mendapatkan bantuan. Padahal bansos dari Kementrian sudah tercantum nama mereka.

Selain tumpang tindih data, data anomali juga persoalan status kependudukan, banyak masyarakat Aceh Timur tidak jelas data kependudukan terutama anak-anak terlantar yang orang tua nya merantau keluar daerah. kemudian anak-anak  mereka ditinggalkan dirumah nenek nya. begitu pula anak yang lahir di rantau  seperti malaysia  sementara salah satu orang tuanya warga Aceh Timur kemudian anak tersebut di bawa ke Aceh Timur.

Kemudian ada anak terlantar disebabkan terjadi pencaraian orang tuanya, hal-hal seperti ini harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah, jika tidak Pemerintah telah mengabaikan tanggung jawab terhadap mereka untuk mendapatkan pengakuan status kependudukan yang jelas dari negara, untuk mendapatkan hak pendidikan, kesehatan dan lain nya.

Untuk itu kita  berharap persoalan kependudukan harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah, selain adanya pendataan terhadap anak-anak terlantar juga harus memberikan ruang kemudahan dalam mengurus data kependudukan baik KTP,KK, Akte Kelahiran maupun Kartu Identitas Anak(KIA).

Menurut saya Salah satu cara untuk memudahkan akses data kependudukan, masyarakat bisa mengurus data kependudukan di Kantor Camat masing-masing, tidak perlu harus datang ke Kantor Pusat Pemerintahan, selama ini data kependudukan tersentris di satu kantor di Catatan sipil padahal sekarang berlaku secara Electronik.

Untuk apa berlaku sistem elektronik tapi masyarakat sendiri tidak mendapatkan kemudahan, malah sebalik nya masyarakat makin sulit dalam memdapatkan akses pengurusan administrasi kependudukan dan harus terbebani biaya transportasi untuk datang ke Pusat Pemerintahan, apalagi secara geografis Aceh Timur sangat luas, kasian masyarakat miskin yang tinggal di pedalaman dan daerah terpencil.

Bupati Aceh Timur harus memikirkan hal ini supaya Pemerintah dapat  memberikan pelayan dan kemudahan dalam mengurus data kependudukan. bukan sebalik nya rakyat harus dibebani, spenjanga ada ruang untuk diberikan kemudahan kenapa harus rumit.(***)

Post a Comment

Previous Post Next Post