Terkait Pilkada 2022, SMUR Desak Gunernur dan DPRA Perjuangkan Kekhususan Aceh Demi Marwah

ACEH-Sabtu (06/02/2021)
Sampai saat ini belum ada kejelasan kepastian  Pilkada Aceh pada tahun 2022, sesuai dengan kekhususan yang dimiliki Aceh berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hal itu belum ada keputusan persetujuan yang jelas dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri, Meskipun KIP Aceh telah menetapkan jadwal Pilkada 2022 beberapa hari yang lalu.

Mengambang nya kepastian Pilkada Aceh tahun 2022, telah menimbulkan reaksi sejumlah kalangan di Aceh mempertanyakan komitmen Pemerintah Pusat dalam menghormati kekhususan Aceh yang berbeda dengan daerah lain nya. 

UUPA merupakan sebuah landasan hukum bagi seluruh masyarakat Aceh, yang kemudian dirawat dan di implementasikan yang berorientasi kepada publik. Hari ini kita masyarakat belum diberikan kejelasan terkait dengan proses Pilkada pada tahun 2022, Belum adanya respon yang pasti dari Mendagri.

Hal itu disampaikan  Sekjend KPW SMUR Kota Lhokseumawe, Jamaluddin menyikapi dinamika gonjang ganjing ketidak jelasan jadwal pilkada di Aceh tahun 2022.

Menurut Jamaluddin, "seluruh masyarakat Aceh sudah sepenuhnya memberikan mandat kepada Pemerintah Aceh dan DPR untuk mampu menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. sejauh mana mampu mempertahan kan kekhususan Aceh sebagaimana amanat MoU Helsinki dan UUPA.

UUPA marwah rakyat Aceh, jika Pilkada di Aceh tetap dilaksanakan serentak tahun 2024, maka kekhususan Aceh patut dipertanyakan.

Lebih lanjut " jika kita merujuk
UU nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 65 ayat (1),"Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil." 

"Tepat pada Tahun 2022 mendatang kontestasi Pilkada di Aceh juga sudah mencapai waktunya, tandas Jamaluddin 

Jamaluddin juga menjelaskan "Jika kita melihat relasi hukum, UU No.1 Tahun 2015 Pasal 199 
"Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi 
penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, 
sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri".

Kemudian dikeluarkan Perppu No 10 Tahun 2016 yang masih berkaitan dengan UU No 1 Tahun 2015. sebutnya.

"Bahwa sudah disebutkan pada pasal 199 tersebut bahwa Aceh boleh melaksanakan Pilkada pada Tahun 2022 yang kemudian proses kontestasi Pilkada yang nantinya diselenggarakan di Aceh sudah kuat berdasarkan Hukum, karna kita mempunyai UUPA yang secara tekstual jelas kita berhak melangsungkan Pilkada pada Tahun 2022, tegas mahasiswa Unima Lhokseumawe tersebut.

Kita berharap kepada stakeholder untuk dapat mempersiapkan segala bentuk dan upaya agar terciptanya kekhususan yang nantinya akan berdampak baik setelah melahirkan sosok pemimpin yang bisa memperbaiki hajat hidup orang banyak, memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat Aceh, dan juga kita sama-sama mengetahui bahwa tujuan negara yang termaktub pada UUD 1945 bahwa Tujuan negara ialah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pungkas Jamaludin .(***)

Post a Comment

Previous Post Next Post