Penyesuaian anggota Tuha Peut (TPG) di Aceh Timur diduga banyak Desa langgar aturan.

Foto Ilustrasi

Oleh : Masri
Pegiat sosial berdomisili di Aceh Timur

Banyak Desa/Gampong di Kabupaten Aceh Timur yang melakukan menyesuaikan jumlah komposisi anggota Tuha Peut Gampong(TPG) berdasarkan tipe Desa sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Timur Nomor 4 tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong. Beradasarkan Pasal 36 yang mengatur Jumlah anggota TPG berdasarkan tipe desa A sebanyak 9 orang, Tipe B, 7 orang dan Tipe C sebanyak 5 orang.

Namun dalam proses penyesuaian jumlah anggota TPG berdasarkan tipe desa diduga  langgar aturan dan mengabaikan nilai-nilai etika. Seharus nya dalam proses penyesuaian anggota TPG, tidak berlaku surut bagi anggota TPG yang telah terbentuk atau terpilih sebelum adanya peraturan  tentang penyesuaian TPG berdasarkan Tipe Desa. hal itu sudah dipertegas pada ayat 5 pasal 38 Qanun Aceh Timur nomor 4 tahun 2018, "Apabila terjadi perubahan tipe gampong pada masing￾masing gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , setelah dikukuhkannya anggota TPG, maka perubahan 
tipe gampong pada masing-masing gampong tersebut 
tidak mempengaruhi untuk dilakukannya penambahan 
atau pengurangan anggota TPG sampai dengan habis 
masa jabatannya."

Pemberhentian anggota TPG ditengah jalan(yang masih menjabat) atau belum berakhir masa jabatan, telah melanggar sejumlah aturan, baik UU nomor 6 tahun 2014, tentang Desa dan  Qanun Aceh Timur nomor 4 tahun 2018.

Dalam aturan sudah sangat jelas mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota TPG sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 Qanun Aceh Timur nomor 4 tahun 2018, setiap anggota TPG berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. dalam proses pemberhentian juga telah diatur secara jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TPG.

Dasar hukum/aturan mana yang digunakan untuk memberhentikan anggota TPG yang masih aktif/menjabat. Sementara anggota TPG tidak melakukan pelanggaran.

Pemberhentian anggota TPG yang masih aktif)menjabat telah merampas dan hak-hak orang lain secara bar-bar tanpa mekanisme aturan  yang ada, Kemudian selain kehilangan hak juga berdampak pada nama baik seseorang yang diberhentikan di tengah jalan.

Seharusnya Penyesuaian jumlah anggota TPG berdasarkan tipe desa berlaku masa jabatan TPG lama telah berakhir dan berlaku pada pemilihan anggota TPG yang baru pasca berlaku aturan penyesuian TPG. bukan memberhentikan mereka ditengah jalan, hal itu  melanggar aturan serta  telah mengabaikan nilai-nilai etika.

Tuha peut memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legisltaif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan 
fungsi tuha peut gampong sebagaiaman disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut:
Tuha peut gampong atau nama lain mempunyai tugas:
a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau 
nama lain;
f. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.(***)
 

Post a Comment

Previous Post Next Post