Oleh : Masri
(Warga Aceh Berdomisili di Aceh Timur)
-Keputusan KIP Aceh yang menunda Pilkada tahun 2022 yang disampaikan Syamsul Bahri Jumat 02/04 dengan alasan tidak ada anggaran Pilkada, menunjukkan Gubernur Aceh dan DPRA telah membongi rakyat Aceh. padahal sebelumnya telah ditetapkan tahapan, program jadwal Pilkada 2022 serta komitmen Pemerintahan Aceh dan DPRA yang disampaikan berkali-kali ke publik tentang kesiapan melaksanakan Pilkada 2022, termasuk kesiapan anggaran yang ditempatkan pada pos anggaran BTT(Belanja Tidak Tetap)APBA tahun 2021.
Pada awal nya masyarakat Aceh sangat optimis dan senang melihat komitmen dan konsistensi Gubernur Aceh dan DPRA dalam hal semangat dan sikap politik untuk memperjuangkan Pilkada Aceh tahun 2022 sesuai
kewenangan Aceh sebagai daerah khusus yang diakui secara konstitusi negara Indonesia melalui UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Serta usaha-usaha Gubernur Aceh Ir.Nova Iriansyah dan DPRA dalam menyurati Mendagri dan Presiden RI dan langkah-langkah loby DPRA ke berbagai pihak ke Jakarta. mendapatkan dukungan dan apresiasi dari rakyat Aceh
Namun pernyataan Ketua KIP Aceh yang menunda dan membatalkan tahapan dan jadwal Pilkada 2022, menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dan DPRA hanya lips service dan kebohongan besar terhadap rakyat Aceh.
Buktinya, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2022 tidak dianggarkan oleh Pemerintah Aceh pada APBA tahun 2021 dan tidak ada usaha dari DPRA untuk meminta Pemerintah Aceh untuk mengalokasikan anggaran PIlkada.
DPRA hanya sibuk dan fokus pada pos dana Pokir.
Seandainya Pemerintah Pusat pun menyetujui pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022, tapi bagaimana melaksanakan Pilkada, Pemerintah Aceh saja tidak menganggarkan biaya untuk Pilkada yang mencapai 200 Milyar. selain Pemerintah Aceh tidak mengalokasi anggaran Pilkada, Pemerintahan Kabupaten/Kota pun saya yakin tidak ada yang menganggarkan untuk pos Pelaksanaan Pilkada pada APBK tahun 2021.
Tidak adanya dukungan politik anggaran untuk Pilkada tahun 2022, kebobongan Gubernur Aceh dan DPRA kemarin sudah diketahui publik. Dan bisa lihat bagaimana respon masyarakat Aceh di Media Sosial dengan sepah serapah dan kata -kata sindiran pedas yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan DPRA.(***)
Post a comment